Uu Tentang Pengangkutan

Uu Tentang Pengangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undangundang tentang masingmasung pengangkutan Prinsip ini hanya dijumpai dalam 86 ayat 2 Undangundang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang menyatakan “jika perusahaan angkutan.

Dalam undangundang tentang pelayaran memuat tentang ketentuanketentuan dalam pelayaran keselamatan pelayaran perkapalan hingga sarana dan prasarananya di wilayah hukum indonesia Baik tentang pengangkutan barang atau penumpang maupun tentang alat transportasi pengangkutan dilaut Juga terdapat beberapa Peraturan Pemerintah seperti PP No 82 Tahun.

Makalah Hukum Dagang : Hukum Pengangkutan – Ilmu Hukum

PDF filePENGANGKUTAN BARANG (Studi Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Kereta Api dalam Penyelengaraan Melalui Kereta api Oleh PT Bimaputra Express) SKRIPSI Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugastugas dan Persyaratan guna Mencapai Derajat Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Oleh RIZA RIZKI FAUZI C 100.

PRINSIPPRINSIP TANGGUNG JAWAB ovan setyawan fadly

5678 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 (UU/2009/1) 2009 Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tidak ada Hak Cipta atas hasil rapat terbuka lembagalembaga Negara.

(DOC) Makalah hukum pengangkutan Thomas Sebastian

Beberapa pasal dalam Undangundang Pengangkutan Tahun 1992 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga bersalah adalah Pasal 45 UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angukutan Lalu Lintas Jalan Pasal 28 ayat 1 2 UU Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkereta Apian Pasal 43 ayat 1b dan pasal 44 UU No 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.