Equality Before The Law Artinya. Equality Before The Law adalah persamaan dihadapan hukum Secara makna asas persamaan dihadapan hukum mengandung konsep bahwa setiap orang harus didudukkan sejajar dihadapan hukum Oleh karena itu tidak ada satupun alasan yang boleh mengistimewakan seseorang dengan orang lainnya ketika berhadapan dengan hukum baik itu karena status sosial jabatan kekayaan dan lainlain.
EqualityBefore the Law (selanjutnya untuk memudahkan penulisan disebut EBL) adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum Secara universal EBL sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang.
Definisi dan Arti Kata Equality Before The Law
Progressivism Utilitarianism Liberalism portal Politics portal v t e Equality before the law also known as equality under the law equality in the eyes of the law legal equality or legal egalitarianism is the principle that all people must be equally protected by the law The principle requires a systematic rule of law that observes due process to provide equal justice and requires equal protection ensuring that no individual nor group of individuals be privileged over others by.
Equality before the law Wikipedia
Apa itu asas equality before the law? yang dimaksud dengan asas equality before the law adalah kata yang memiliki artinya silahkan ke tabel asas equality before the law biasanya ada dalam kamus atau glossary berikut ini untuk penjelasan apa arti makna dan maksudnya.
United Nations Universal Declaration Of Human Rights Summary Youth For Human Rights Video
Apa itu asas equality before the law? Pengertian asas
Equality Before the Peradilan di Indonesia Law dalam Sistem
Nihilnya Equality Before the Law di Indonesia – Kawan Hukum
Asas equalitybefore the law merupakan salah satu bagian dari konsep negara hukum di dunia tak terkecuali di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan asas ini Untuk di Indonesia dasar hukum asas ini tertuang pada Konstitusi atau basic law Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang.